Penilaian Website Nasional dan Kementerian 192 Anggota PBB
A. Penyebaran Informasi
1. Eksistensi website nasional dan kementerian mencakup: layanan pendidikan, keuangan, kesehatan, tenaga kerja dan/atau sosial.
2. Esksistensi portal nasional one-stop-shop
3. Eksistensi website Head of State (portal)
4. Eksistensi bagian e-government
5. Sumber informasi (hukum, dokumen kebijakan, prioritas, dll.)
6. Berita dan/atau update kebijakan pemerintah
7. Akses ke aplikasi back office
8. Chief Information Officer (CIO), atau pejabat sejenis dengan peran kepemimpinan, untuk mengelola program/proyek e-government lintas lembaga nasional.
9. Informasi tentang tanggung jawab pegawai pemerintah terhadap ketentuan layanan/permintaan online spesifik.
10. Account/profil pribadi warga negara, dengan target meningkatkan dialog antara pemerintah dan publik.
11. Informasi untuk publik tentang penggunaan website.
B. Akses/Usability
1. Fitur pencarian
2. Fitur “kontak”
3. Fitur audio dan video
4. Ketersedian multi bahasa
5. Penggunaan teknologi wireless untuk mengirim pesan ke telepon atau perangkat mobile
6. Ketersediaan fitur keamanan (secure link)
7. Fitur tanda tangan elektronik
8. Pembayaran online dengan kartu kredit, debit, atau metode kartu lain
9. Pilihan daftar e-mail, baik sebagai formal list-serv atau simply untuk item baru
10. Eksistensi fitur untuk memungkinkan akses masyarakat dengan ketidak-mampuannya.
C. Kemampuan Menyampaikan Layanan
1. One-stop-shop untuk layanan-layanan online
2. Formulir dapat di-download/print
3. Formulir online
4. Kesempatan kerja
5. Transaksi online
6. E-mail untuk e-partisipasi
7. Penggunaan Really Simple Syndication (RSS) untuk e-partisipasi
8. Mengatur waktu pemerintah merespon formulir/e-mail yang masuk.
D. Partisipasi Keterhubungan Warga Negara
1. Kebijakan e-partisipasi atau pernyataan misi
2. Daftar kalender aktivitas e-partisipasi (e-participation) yang akan datang
3. Arsip informasi tentang aktivitas e-partisipasi
4. Tools e-partisipasi untuk memperoleh opini publik (polls, surveys, bulletin boards, chat room, blogs, web casting, dan forum diskusi, dll.)
5. Feedback warga negara tentang strategi, kebijakan dan e-service (layanan) nasional
6. Arsip respon pemerintah terhadao pertanyaan, pernyataan dan input dari warga negara
Diterjemahkand dari: UNDESA/DPADM. 2008. Main Features Reviewed by the United Nations e-Government Survey. United Nations.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar